Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda yang berjudul “Reformasi Kembali ke Titik Nol”. Hal itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan gugatan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid menyatakan bahwa putusan MK jelas-jelas telah mengecewakan rakyat, terutama yang selalu berjuang untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Sebab, dengan diloloskannya gugatan itu, dinasti politik semakin mengental di Tanah Air.
“Kita berharap Mahkamah Konstitusi mengerti suara-suara yang berkembang di masyarakat, mengerti rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami fenomena politik dinasti,” katanya kepada wartawan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa ratusan tokoh masyarakat bergabung dan menyampaikan maklumat keprihatinan sebagai bentuk kekecewaan atas putusan MK yang justru mempermulus jalan dinasti politik di Indonesia.
“Bukan lagi gejala (dinasti politik), tapi sudah menjadi fenomena yang nyata, bahwa sejumlah anak presiden, anak kepala negara, itu menikmati kekuasaan menikmati jabatan publik, dan juga fasilitas bisnis dari kelompok ketika bapaknya sedang berkuasa,” ungkap Usman.
“Jadi ini berbahaya untuk demokrasi di Indonesia,” tegas Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia itu.
Adapun Penanda tangan Maklumat Juanda berasal dari pelbagai latar belakang mulai guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.
Nama-nama yang tercantum dalam penyampai Maklumat di antaranya, Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Butet Kartaredjasa, Allisa Wahid, Prof (Emeritus) Mayling Oey-Gardiner, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Riris K. Toha Sarumpaet, Prof Daldiyono Hardjodisastro, Prof Manneke Budiman, Yanuar Nugroho, Henny Supolo, Natalia Soebagjo, Oma
Komaria Madjid, Rosiana Tendean, Betti Alisjahbana, Faisal Basri, Saiful Mujani, Todung Mulya Lubis, Ikrar Nusa Bhakti, Usman Hamid, F. Budi Hardiman, Ulil Abshar Abdalla, Joko Anwar, Laksmi Pamuntjak, Tosca Santoso, Ayu Utami, Sandra Hamid, Zumrotin K. Susilo, S. Indro Tjahjono, Helmy Fauzi, Ifdhal Kasim, Pdt Saut Sirait, St Sunardi, dan Warih Wisatsana.
Berikut Maklumat Juanda 2023 yang dibacakan Usman di hadapan media.
Reformasi Kembali ke Titik Nol.
Mundurnya Reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasidan Demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati.
Kedaulatan rakyat disingkirkan. Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita: kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai.
Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari Revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.
Politik dinasti terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa.
Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.
Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi, seperempat abad lalu. Itu sebabnya di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara.
Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat. Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama Kepala Negara, Presiden Jokowi, agar memberi teladan, dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.
Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta
Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023 (*)